Datajabar.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mencatatkan performa fiskal yang impresif sepanjang tahun anggaran 2025 dengan realisasi belanja mencapai Rp30,26 triliun atau setara 91,30 persen dari pagu yang ditetapkan.
Berdasarkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2025 unaudited yang diterima di Bandung, Selasa (31/3/2026), serapan anggaran yang masif ini menjadi motor penggerak utama diraihnya predikat “Sangat Inovatif” dari pemerintah pusat dengan skor indeks 85,05.
Keberhasilan ini tercermin pada 275 inovasi daerah yang dikembangkan, di mana hampir seluruhnya telah terintegrasi ke dalam program kerja perangkat daerah.
Sektor pendidikan menjadi prioritas utama dengan serapan anggaran terbesar senilai Rp9,47 triliun, disusul oleh urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp3,06 triliun yang difokuskan pada tujuh program strategis termasuk penyelenggaraan jalan dan sistem air minum.
Sektor pelayanan dasar lainnya juga mencatatkan angka signifikan, yakni kesehatan sebesar Rp2,41 triliun untuk penguatan fasilitas kesehatan, serta sektor perumahan dan sosial yang masing-masing dialokasikan untuk penataan bangunan regional serta rehabilitasi warga migran korban kekerasan.
Intervensi belanja yang progresif ini berdampak langsung pada indikator makro pembangunan Jawa Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat meroket ke angka 77,59 poin, sementara pertumbuhan ekonomi berhasil melaju stabil di level 5,23 persen.
Dampak sosial lainnya terlihat pada penurunan angka kemiskinan menjadi 6,91 persen serta tingkat pengangguran terbuka yang kini berada di level 6,71 persen.
Meski belanja tergolong ekspansif, pendapatan daerah tetap terjaga sehat dengan raihan Rp32,41 triliun, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang kontribusi dominan sebesar Rp22,01 triliun.
Dari sisi akuntabilitas, pengelolaan dana jumbo tersebut kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, mempertahankan capaian tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Jabar mendapat skor EPPD 3,6672 dengan status “Tinggi” merujuk pada Keputusan Mendagri terbaru.
Capaian ini memposisikan Jawa Barat sebagai provinsi yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur fisik dan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui tata kelola keuangan yang transparan dan inovatif.(westjavatoday.com)
